JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, lalu mempercepat penanaman modal di area sektor tekstil, hasil tekstil, sepatu, kemudian sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya ketika mengawasi rapat sama-sama jajaran Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) di area Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor bidang padat karya.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil dan juga produk-produk tekstil yang ketika ini mengakomodasi hampir 4 jt tenaga kerja dan juga mencatatkan ekspor lebih tinggi dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengamati dari keseluruhan supply chain lalu juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang mana telah dilakukan,” kata Airlangga untuk awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang digunakan di-dumping melalui tindakan anti-dumping. pemerintahan tentu akan membentuk semacam satgas, di tempat mana ini akan dilaksanakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga mengupayakan agar sektor padat karya masuk di Proyek Vital Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan dan juga sarana insentif bisa saja segera diberikan. eksekutif turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi pada rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit penanaman modal dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa saja ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja sanggup tercipta juga kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan sektor ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas pada waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini kelompok dari Kementerian Koordinator Area Perekonomian juga DEN telah dilakukan bekerja mirip untuk mempersiapkan hambatan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang digunakan jelas juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian mampu segera diberitahukan langkah-langkah. Artinya tidak ada akan menghurangi rekomendasi-rekomendasi yang dimaksud itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang dimaksud mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang mana sangat jelas juga sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan menurunkan korupsi, akan menimbulkan lebih lanjut efisien, dan juga akan merancang habitat perekonomian kita tambahan bagus,” tutur Luhut.
