JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut menghapus kuota impor untuk banyak komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi kegiatan ekonomi yang mana progresif kemudian berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah penting membongkar tata niaga yang dimaksud selama ini dikuasai kelompok rente juga praktik bukan sehat.
“Presiden mengambil langkah yang mana tepat dan juga berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih tinggi efisien kemudian transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tiada boleh dilepaskan begitu hanya tanpa pengaman kemudian kebijakan penyeimbang. Negara masih memiliki tanggung jawab untuk menegaskan bahwa produsen di negeri bukan tergilas pada kompetisi pangsa bebas yang dimaksud belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, teristimewa yang tersebut selama ini menopang keinginan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup lantaran banjir produk-produk impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang dimaksud selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan belaka bicara perihal membuka pintu, tapi juga perihal menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan sektor substitusi impor adalah kunci kemandirian kegiatan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap memperlihatkan harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan kegiatan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif kemudian bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang bisa saja diproduksi di dalam pada negeri. Kita bisa saja memperluas hubungan dagang, tapi masih dengan keberpihakan pada sektor lalu petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang mana adil juga timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi item negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi bursa dan juga keberpihakan terhadap perkembangan bidang nasional,” tandasnya.
