Jakarta-Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan Kerangka Sektor Bisnis Makro dan juga Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KEMPPKF merupakan awal dari rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani menjelaskan, KEMPPKF disusun dalam berada dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, konflik dagang hingga tren tingginya suku bunga acuan yang tersebut memberikan gejolak terhadap pangsa keuangan dunia kemudian berimbas ke Indonesia.
“Dengan gejolak yang mana sangat tinggi dan juga dinamis kemudian tantangan struktural di di negeri fokus menciptakan kemajuan maka kebijakan fiskal 2026 diarahkan mewujudkan kedaulatan pangan lalu energi di rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera,” ungkap Sri Mulyani pada pidatonya, Selasa (20/5/2025)
“Kebijakan fiskal 2026 efektif selektif meredam bervariasi gejolak namun responsif,” tegasnya. otoritas akan melakukan stabilitas dunia usaha melalui diplomasi, perdagangan, negosiasi, deregulasi, perluasan bursa ekspor juga sinergi kebijakan fiskal.
Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2-5,8%, dengan terus menjaga daya beli masyarakat, memacu perubahan fundamental juga reformasi ekonomi di antaranya proses pengolahan lebih lanjut SDA kemudian perbaikan iklim pembangunan ekonomi juga SDM.
“Laju pertumbuhan ini berubah jadi pondasi kuat untuk peningkatan mencapai 8% di beberapa tahun ke depan dengan terus konsistensi menuju Tanah Air progresif 2045,” terangnya.
Berikut asumsi makro 2026
- Pertumbuhan perekonomian 5,2-5,8%
- SBN 10 tahun 6,6-7,2%
- Nilai tukar rupiah 16.500-16.900
- Inflasi 1,5-3,5%
- ICP 60-80 dolar per barel
- Lifting minyak 600 ribu-605 ribu
- Lifting gas 953 ribu-1,17 jt setara minyak per hari
- Kemiskinan 6,5-7,5% 2026
- Pengangguran 4,5-5%
- Rasio gini 0,379-0,382
Next Article Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanan Hal ini Luar Biasa!
Artikel ini disadur dari KEMPPKF 2026: Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8%, Kurs Rp16.500-16.900/US$
