Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara masalah sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang digunakan sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR serta pemerintah mendiskusikan dengan RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah lama dijelaskan oleh Panja juga pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers telah disebarkan hasil dari panja yang digunakan akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Mulai Pekan (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia cuma mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang digunakan dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jikalau kemudian ada hal-hal yang kemudian tiada sesuai dengan apa yang tersebut kemudian kami anggap itu tidak ada sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI kemudian Polri akibat dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan juga Polri.

Hal itu disampaikan Megawati di pidato kebangsaan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di tempat Ibukota Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Ibukota Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang tersebut memisahkan, Presiden loh tidak Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang dimaksud diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang mana ingin menyetarakan TNI dan juga Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.