JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya setelahnya tak lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang masuk akal adalah bergabung dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) yang selama ini punya peran pada dinamika kebijakan pemerintah nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk sanggup mempertahankan eksistensinya pada kebijakan pemerintah Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai urusan politik yang tersebut selama ini setiap saat memberikan warna pada urusan politik Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang mana miliki kursi pada DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tetap memperlihatkan mampu bersaing pada mewarnai urusan politik nasional. Dengan demikian, kata dia, prospek Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang digunakan ketika ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang dalam PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, jikalau Jokowi mengambil peran strategis dalam PSI, baik sebagai pembina atau di jabatan lainnya, hal ini akan datang memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI kemudian Jokowi di tempat strategis akan meningkatkan daya saing kemudian elektabilitas PSI di menghadapi Pemilihan Umum 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum dan juga Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan ucapan PSI 2029 yang mana akan datang,” ucapnya.
Meski hingga pada saat ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya pasca 2024, perkiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang disebutkan diyakini akan menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang tersebut menarik untuk disimak di perjalanan urusan politik Indonesia ke depan.
