JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memohonkan polisi agar bertindak lebih besar tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping dengan segera ke lapangan serta menangkap mereka itu yang dimaksud melakukan pungutan liar (pungli).
“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme lantaran mereka itu ini parasit yang tersebut merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang tersebut maksa kelola lahan serta uang parkirnya? Ini adalah kan meresahkan,” kata Sahroni di keterangannya, Awal Minggu (17/3/2025).
“Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, kemudian tentunya diperingatkan agar tidak ada mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.
Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya pemodal di dalam Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang dimaksud ingin menggerakkan pembangunan ekonomi tumbuh pada Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tiada main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Selain ormas yang dimaksud suka memalak, ia juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang men-sweeping warung yang menerbitkan pada siang hari di area Siklus Ramadan. “Saya perhatikan juga pada tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang digunakan membuka di tempat siang hari pada Bulan Ramadan. Ini adalah juga pelakunya harus ditertibkan, sebab jelas ada permintaan orang tiada berpuasa dalam situ,” jelasnya.
“Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi merek ini bertindak tiada jelas juga berhadapan dengan perintah agama yang mana mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.
SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut setelahnya Reses?
Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang digunakan kerap memanfaatkan peluang Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, juga sebagainya. Padahal itu kan tidak urusan pemilik usaha, mereka itu sudah ada bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang tersebut akan menindak tegas oknum yang mana terlibat di aksi premanisme sehingga menghambat iklim penanaman modal pada Tanah Air.
